Statistik Sektoral

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tugas pokok kementerian/lembaga itu. Dalam penyelenggaraannya, kegiatan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri oleh kementerian/lembaga tersebut atau bersama-sama dengan BPS.

Cetak Excel
No Aksi Indikator Urusan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Satuan
1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2.07 3.23 3.58 Angka
2 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 0 62.71 63.79 63.79 %
3 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 86.36 75.6 67.69 %
4 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah ka Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 73.7 70.77 69.93 69.93 %
5 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 1.32 2.62 Angka
6 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 100 100 75 91.5 93 %
7 Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 100 100 75 93.2 95 %
8 Tingkat keamanan informasi pemerintah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 11.78 25.12 20.93 33.98 %
9 Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 12.56 20.93 33.98 %
10 Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 1 1 1 2 2 Kanal
11 Jumlah Media Massa yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 1 1 4 22 20 Media
12 Jumlah Menara Telekomunikasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 142 194 206 215 220 Unit
13 Jumlah Sebaran Titik Koordinat Blankspot Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 118 64 45 38 17 Titik
14 Konten Foto Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 115 400 459 491 Konten Digital
15 Konten Teks Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 115 400 459 491 Konten
16 Konten Grafis Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 462 1 374 437 246 Konten
17 Konten Audio Video Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 22 193 378 286 162 Konten
18 Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 188 331 335 Unit
19 Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2 Unit
20 Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Orang
21 Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 47 51 54 51 Inovasi
22 Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 13 12 9 15 8 Aduan
23 Diseminasi melalui Earned Media Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 13 693 419 2041 Kegiatan
24 Diseminasi melalui shared media Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 559 594 1310 1826 2556 Kegiatan
25 Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 692 54 1227 1270 719 Kegiatan
26 Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 56 35 35 35 Perangkat Daerah
27 Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 1 2 12 31 57 Perangkat Daerah
28 Sebaran KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 1 1 1 22 24 Kelompok
29 Nama Domain Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 1 1 1 1 1 Domain
30 Nama Sub Domain Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 35 43 60 84 112 Sub Domain
31 Nama Domain Pemerintah Desa Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2 2 Domain
32 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 160 100 80 80 230 Orang
33 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 160 100 80 80 230 Orang
34 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2 2 7 9 Dokumen
35 Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2 1 1 1 2 Laporan
36 Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2 1 1 1 2 Kegiatan
37 Jumlah Pemasangan Iklan/Baliho Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 111 159 117 126 Iklan
38 Jumlah Platform yang dikelola Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 2 5 6 6 6 Platform
39 Perangkat daerah yang telah menerapkan website dinas (subdomain banggaikab.go.id) Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 6 9 13 21 27 Perangkat Daerah
40 Jumlah Free Wifi Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 188 331 335 Titik Lokasi
41 Jumlah CCTV Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 320 Titik Lokasi
42 Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Kab. Banggai Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian 115 400 459 491 Berita
43 Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 74.24 0 87 83 %
44 Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 40 60 50 60 %
45 Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 22.22 100 %
46 Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 85 87 88 92 %
47 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 249.9 69.81 28.52 72.15 %
48 Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6.63 18.14 10.51 16.44 %
49 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7.1 10.58 82.31 46.09 %
50 Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 100 100 100 %
51 Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 40 20 40 %
52 Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 100 92.2 62.6 65 %
53 Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 60 50 60 %
54 Angka Literasi SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 34.31 47 53.85 %
55 Angka Literasi SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 39.78 49.82 59.06 %
56 Angka Numerasi SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 19.21 35.76 44.15 %
57 Angka Numerasi SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.52 51 53.17 %
58 Indeks Pembangunan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 24.38 27.17 Angka
59 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 99.24 99.28 98.88 %
60 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 93.64 94.79 94.16 %
61 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4.56 44.66 5.67 %
62 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 90.03 89.76 90.03 %
63 Persentase pengembangan bahasa dan sastra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100 100 100 100 %
64 Terlestarikannya Cagar Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 48.57 50 100 96.77 %
65 Jumlah lembaga kebudayaan yang dibina Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7 Lembaga
66 Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Lembaga
67 Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 Objek
68 Jumlah Objek Cagar Budaya yang dikembangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7 7 Objek
69 Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 150 Orang
70 Jumlah Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 170 399 Unit
71 Jumlah Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18 16 Unit
72 Jumlah Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13 16 Ruang
73 Jumlah Gedung PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 404 404 Unit
74 Jumlah Gedung PKBM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 18 Unit
75 Modul Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Dokumen
76 Pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5 Dokumen
77 Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2916 2755 Orang
78 Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1532 Orang
79 Jumlah Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1353 1358 Orang
80 Jumlah Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 881 Orang
81 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1787 Orang
82 Jumlah Pendidik Non ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 99 Orang
83 Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 49 53 Orang
84 Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 44 40 Orang
85 Jumlah Pendidik pada satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1684 1669 Orang
86 Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 278 498 Orang
87 Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200 122 Orang
88 Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2519 Orang
89 Jumlah Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 640 Siswa
90 Jumlah Prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 23 16 Unit
91 Jumlah Ruang Guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 59 Ruang
92 Jumlah Ruang kelas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2466 Ruang
93 Jumlah Ruang kelas baru yang baru ditambahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13 Ruang
94 Jumlah Ruang Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 91 Ruang
95 Jumlah Ruang laboratorium IPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 80 Ruang
96 Jumlah Ruang PAUD yang memliki mebel yang harus diganti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 300 300 Ruang
97 Jumlah Ruang PAUD yang memliki mebel yang masih baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 104 61 Ruang
98 Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 446 Ruang
99 Jumlah Ruang pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 91 Ruang
100 Jumlah Ruang Serba Guna/Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 82 Ruang
101 Jumlah Ruang UKS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 89 Ruang
102 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 94 Unit
103 Jumlah Rumah Dinas Penjaga Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13 Unit
104 Jumlah Satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 18 Orang
105 Jumlah Satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 401 412 Satuan PAUD
106 Jumlah Satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 404 400 Satuan PAUD
107 Jumlah Satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 34 55 Satuan PAUD
108 Jumlah Satuan PAUD yang menerima pembinaan kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 401 399 Orang
109 Jumlah Satuan PAUD yang menerima perlengkapan sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 404 300 Satuan PAUD
110 Jumlah Satuan PAUD yang mengelola Dana BOP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 337 368 Satuan PAUD
111 Jumlah Satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 404 399 Satuan PAUD
112 Jumlah Satuan PAUD yang siap dievaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 337 399 Satuan PAUD
113 Jumlah Satuan PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 404 399 Satuan PAUD
114 Jumlah Satuan PAUD yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 184 37 Satuan PAUD
115 Jumlah Satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 404 399 Satuan PAUD
116 Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan perlengkapan sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 18 Satuan PAUD
117 Jumlah Satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 18 Satuan Pendidikan
118 Jumlah Satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 18 Satuan PAUD
119 Jumlah Satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 15 Satuan PAUD
120 Jumlah Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1083 Satuan Pendidikan
121 Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 364 Satuan Pendidikan
122 Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 362 364 Satuan Pendidikan
123 Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 111 Satuan Pendidikan
124 Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 Dokumen
125 Jumlah Siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1900 300 Siswa
126 Jumlah Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200 Siswa
127 Jumlah siswa yang membutukan perlengkapan Siswa PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9786 10873 Siswa
128 Jumlah Siswa yang menerima perlengkapan Siswa PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1900 300 Siswa
129 Jumlah Siswa yang menerima perlengkapan Peserta Didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1683 Siswa
130 Jumlah Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba nonakademik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12 Peserta Didik
131 Jumlah Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200 108 Orang
132 Jumlah Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 553 Orang
133 Jumlah Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 86 165 Orang
134 Jumlah Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1684 1027 Orang
135 Jumlah Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 278 278 Orang
136 Jumlah Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1621 Orang
137 Jumlah Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 110 Orang
138 Jumlah Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1274 Orang
139 Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1684 2085 Orang
140 Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 85 62 Orang
141 Jumlah Unit sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 364 Unit
142 Jumlah Utilitas sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 748 Unit
143 Jumlah Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 17 Unit
144 Jumlah Sekolah Dasar negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 338 339 Unit
145 Jumlah Sekolah Dasar swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 25 25 Unit
146 Jumlah Sekolah Dasar  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 363 364 Unit
147 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 32114 31841 Orang
148 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2308 2376 Orang
149 Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 377804 Jiwa
150 Perekaman KTP elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 96.72 KTP
151 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 87.29 Akta Kelahiran
152 Jumlah Penerbitan akta perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 90.48 Akta Perkawinan
153 Jumlah Penerbitan Akta perceraian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 92.73 Akta Perceraian
154 Jumlah Penerbitan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 89.53 Akta Kematian
155 Jumlah penduduk usia > 17 yang memiliki KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 271367 Jiwa
156 Jumlah penduduk usia < 17 atau telah menikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 273812 Jiwa
157 Jumlah bayi berakte kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6427 Bayi
158 Jumlah bayi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7437 Bayi
159 Jumlah pasangan nikah berakte nikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 117639 Akte
160 Jumlah keseluruhan pasangan nikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 178484 Pasangan
161 Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 271367 -
162 Jumlah penduduk wajib KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 273812 Jiwa
163 Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Jenis Kelamin Laki-laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 191889 Jiwa
164 Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Jenis Kelamin Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 185915 Jiwa
165 Jumlah Penduduk Laki-laki 0-14 Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 46881 Jiwa
166 Jumlah Penduduk Laki-laki 15-64 Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 132212 Jiwa
167 Jumlah Penduduk Laki-laki 65+ Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12796 Jiwa
168 Jumlah Penduduk Perempuan 0-14 Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 43705 Jiwa
169 Jumlah Penduduk Perempuan 15-64 Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 128817 Jiwa
170 Jumlah Penduduk Perempuan 65+ Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banggai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13393 Jiwa
171 Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.84 4.45 %
172 Persentase kepemilikan kartu identitas anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10.54 12.94 17.69 %
173 Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 86.7 87.2 89.53 %
174 Persentase akta kelahiran yang diterbitkan kagi yang melaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 85.28 86.27 87.29 %
175 Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 87.14 89.28 90.48 %
176 Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 89.75 90.14 90.73 %
177 Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 99.58 99.61 99.6 %
178 Cakupan pengelolaan profil Kependuduken Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 99.54 99.57 99.6 %
179 Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10.58 12.98 17.82 %
180 Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 33.33 33.33 %
181 Perekaman KTP elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 92.85 94.83 96.72 %
182 Ketersediaan Pangan Utama Dinas Ketahanan Pangan 1352 Ton
183 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Dinas Ketahanan Pangan 83.8 82.8 90.8 Angka
184 Penanganan Daerah Rawan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 15 Desa
185 Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan Dinas Ketahanan Pangan 34.91 45.59 53.2 %
186 Indeks ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 85.73 85.72 85.14 Angka
187 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Dinas Ketahanan Pangan 11.85 9.95 9.52 %
188 Persentase jumlah cadangan pangan Dinas Ketahanan Pangan %
189 Persentase daerah rentan Rawan pangan Dinas Ketahanan Pangan %
190 Ekspor Bersih Kabupaten Banggai Dinas Perdagangan dan Perindustrian 11.656 RP
191 Jumlah Kelompok Pedagang yang di bina Dinas Perdagangan dan Perindustrian 1 KELOMPOK
192 Jumlah Pengrajin Kelompok yang mendapatkan bantuan binaan Pemda Dinas Perdagangan dan Perindustrian 4 KELOMPOK
193 Ekspor Barang dan Jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian 32063.33 51181.39 46798.92 51877.35 Milyar Rp.
194 Persentase izin usaha Perdagangan yang difasilitasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 38 45 48 50 %
195 Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian 6 3 0 1 %
196 Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Dinas Perdagangan dan Perindustrian %
197 Nilai ekspor barang Dinas Perdagangan dan Perindustrian 38.44 38.44 36.8 37.2 %
198 Persentase penanganan pengaduan konsumen Dinas Perdagangan dan Perindustrian 1 2 3 4 %
199 Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 0 0 1 %
200 Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 0 1 1 %
201 Persentase izin usaha industri yang diterbitkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 1 1 0 %
202 Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 28 19 13 -
203 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota Dinas Perdagangan dan Perindustrian -41.5 5.67 10.29 6.66 %
204 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 1 10.29 1 %
205 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi t Dinas Perdagangan dan Perindustrian 100 100 0 0 %
206 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh insta Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 0 0 0 %
207 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lok Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 0 0 0 %
208 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Dinas Perdagangan dan Perindustrian 62 1 0 0 %
209 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran 100 100 94.4 100 %
210 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran 13 6.1 7.33 8.03 %
211 Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran 32 %
212 Jumlah grup kesenian Dinas Pariwisata 0 JUMLAH
213 Jumlah gedung kesenian Dinas Pariwisata 0 JUMLAH
214 Jumlah Kunjungan wisata Dinas Pariwisata 55192 0RANG
215 Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan Dinas Pariwisata 98.9 25.41 28 32.08 %
216 Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata Dinas Pariwisata %
217 Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual Dinas Pariwisata 1.8 4.5 %
218 Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi Dinas Pariwisata 48.8 50.6 %
219 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Dinas Pariwisata 0 7.21 1.76 0.46 %
220 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Dinas Pariwisata 0 0.08 6.69 6.77 %
221 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Dinas Pemuda dan Olahraga 0.15 0.05 0.75 0.67 %
222 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Dinas Pemuda dan Olahraga 0 0 0.1 1.42 %
223 Peningkatan prestasi olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 28 13 6 19 %
224 Rasio wirausaha pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga 0.48 0.54 0.61 0.68 %
225 Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga 13 15 20 23 %
226 Jumlah Pemuda wirausaha muda pemula Dinas Pemuda dan Olahraga 225 306 Orang
227 Jumlah kompetisi/kejuaraan single event Dinas Pemuda dan Olahraga 14 10 Kegiatan
228 Indeks Keluarga Sehat Dinas Kesehatan 22.76 23.23 23.51 Angka
229 Prevalensi Stunting (SSGI) Dinas Kesehatan 24.3 29.1 28.6 %
230 Angka Kematian Ibu (AKI) Dinas Kesehatan 104 90 150 Angka
231 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita) Dinas Kesehatan 24.3 29.1 28.6 %
232 Persentase peningkatan kompentensi SDM bidang kesehatan Dinas Kesehatan 88 84 85 %
233 Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Dinas Kesehatan 80 88 85 %
234 Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan Dinas Kesehatan 88 90 90 %
235 Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi Dinas Kesehatan 100 100 100 %
236 Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan Dinas Kesehatan 0.1 0.95 1.67 %
237 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Dinas Kesehatan 66.66 66.66 100 %
238 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Dinas Kesehatan 96.93 98.51 99.51 %
239 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Dinas Kesehatan 98.71 98.2 99.38 %
240 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Dinas Kesehatan 99.35 95.57 98.9 %
241 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Dinas Kesehatan 91.19 95.91 98.21 %
242 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Dinas Kesehatan 98.86 98.9 61.98 %
243 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Dinas Kesehatan 79.86 82.99 82.81 %
244 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Dinas Kesehatan 94.17 94.75 91.74 %
245 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Dinas Kesehatan 80.17 82 93.86 %
246 Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Dinas Kesehatan 81.13 90.7 90.87 %
247 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Dinas Kesehatan 100 100 98.77 %
248 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Dinas Kesehatan 93.58 94.99 94.76 %
249 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Dinas Kesehatan 92.06 94 97.47 %
250 Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Dinas Kesehatan 100 %
251 Persentasie bu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Dinas Kesehatan 87.1 %
252 Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota Dinas Kesehatan 4830 Jiwa
253 Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota Dinas Kesehatan 4771 Jiwa
254 Jumlah kematian ibu hamil Dinas Kesehatan 4 Jiwa
255 Jumlah Ibu melahirkan Hidup Dinas Kesehatan 5345 Jiwa
256 Jumlah Kematian Bayi Dinas Kesehatan 0 Jiwa
257 Jumlah Tenaga Kesehatan Dokter Dinas Kesehatan 77 Orang
258 Jumlah Tenaga Kesehatan Perawat Dinas Kesehatan 963 Orang
259 Jumlah Tenaga Kesehatan Bidan Dinas Kesehatan 884 Orang
260 Jumlah Tenaga Kesehatan Tenaga Keafirmasian Dinas Kesehatan 968 Orang
261 Jumlah Tenaga Kesehatan Tenaga Gizi Dinas Kesehatan 86 Orang
262 Jumlah Sarana Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Banggai Dinas Kesehatan 243 Sarana
263 Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan makanan Dinas Sosial 440 KORBAN BENCANA
264 Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Dinas Sosial 100 100 100 100 %
265 Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial Dinas Sosial 100 100 100 100 %
266 Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik Dinas Sosial 100 100 100 100 %
267 Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik Dinas Sosial 100 100 100 100 %
268 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar p Dinas Sosial 13.29 7.4 66.66 38.55 %
269 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Dinas Sosial 100 100 100 100 %
270 Jumlah Fakir Miskin Dinas Sosial 169074 160824 Orang
271 Jumlah keluarga pada KAT Dinas Sosial 105 141 Keluarga
272 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM Dinas Sosial 1220 13076 Keluarga
273 Jumlah Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi Dinas Sosial 12 135 Orang
274 Jumlah korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana Dinas Sosial 419 440 Orang
275 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial 13 23 Lembaga
276 Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi Dinas Sosial 1540 1440 Orang
277 Indeks Perlindungan anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 53.6 58.24 61.3 61.3 Angka
278 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 51.88 53.96 58.76 61.4 Angka
279 Indeks Ketimpangan Gender Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0.501 0.463 0.479 0.45 Angka
280 Indeks Pembangunan Gender Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 90.96 90.97 91.49 91.73 Angka
281 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 0 0.96 0.6 %
282 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 55.95 58.39 57.17 56.41 %
283 Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.5 %
284 Pembelajaran keluarga (puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Layanan
285 Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak %
286 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 52.85 53.17 55.71 55.71 Angka
287 Persentase anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0.04 %
288 Indeks Perlindungan Khusus Anak IPKA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 53.85 68.63 67.88 67.88 Angka
289 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100 100 100 100 %
290 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13.9 23.62 8.91 11.49 %
291 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.26 2.29 2.22 2.22 Rata-rata Anak Per WUS
292 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age specific fertility Rate/ASFR 15-19 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 36.1 37.6 35.29 33.9 Kelahiran Per 1000 WUS 15-19 Tahun
293 Angka prevalensi kontrasepsi modern/modem contraceptive (mCPR) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 59.2 59.43 65 63.4 %
294 Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 16.56 17.67 11.4 9.6 %
295 Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.8 5.4 11.5 %
296 Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut akat/cara KB modern (Proportion of Demand Satisfied by modern) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 59.2 59.43 65 63.4 %
297 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 59.8 62.5 66.2 Angka
298 Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.5 11.7 11.9 12.8 %
299 Persentase Desa Mandiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.41 7.22 19.24 %
300 Persentase fasilitasi penataan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 5.5 8.93 12.03 %
301 Persentase fasilitasi kerjasama desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 3.09 4.47 5.84 %
302 Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 19.59 26.12 32.64 %
303 Persentase fasilitasi tata desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 60.95 78.5 100 %
304 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat dan Desa (LKD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 25.77 34.36 42.96 %
305 Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 25.77 34.36 42.96 %
306 Persentase pengentasan desa tertinggal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.06 1.03 0.69 %
307 Persentase peningkatan status desa mandiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.69 4.81 12.03 %
308 Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa
309 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 17 Desa
310 Jumlah kelompok binaan PKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 120 Kelompok
311 Jumlah PKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 337 Tim Penggerak
312 Jumlah PKK Aktif Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 332 Tim Penggerak
313 Jumlah posyandu aktif Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 325 Jumlah
314 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 82 Investor
315 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2427797250000 Rupiah
316 Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusaha an PMA/PMDN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14421 Orang
317 Jumlah seluruh PMA/PMDN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7501 Proyek
318 Realisasi total terhadap target investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 158.73 253.29 268.07 303.47 %
319 Persentase peningkatan investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7.51 214.29 89.69 -16.45 %
320 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100 100 100 100 %
321 Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100 100 100 100 %
322 Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100 100 100 100 %
323 Persentase kerja sama penanaman modal yang ditindaklanjuti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 0 0 0 %
324 Pertumbuhan volume usaha koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 70 32 33 %
325 Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 46.56 47.62 50 %
326 Persentase koperasi aktif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 79.36 79.79 80.96 %
327 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 13.22 13.22 15.84 %
328 Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 79.36 79.79 80.96 %
329 Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.77 2.84 4.26 %
330 Pertumbuhan wirausaha Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.28 1.28 1.62 %
331 Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10 10 10 %
332 Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 20 20 20 %
333 Jumlah koperasi aktif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 163 Koperasi
334 Jumlah seluruh koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 202 Koperasi
335 Jumlah usaha mikro Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10829 Usaha Mikro
336 Jumlah seluruh UKM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10829 UKM
337 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.36 1.65 9.67 %
338 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 634 798 135 %
339 Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 0 3441 Orang
340 Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11121 11115 11115 Orang
341 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 0 100 %
342 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0.61 0.41 0 %
343 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 75.44 185.47 288.13 %
344 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerj Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 100 1.81 0 %
345 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 64.81 37.14 100 %
346 Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 74.01 1.19 1.19 %
347 Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 16.84 77.8 %
348 Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12 15 20 %
349 Jumlah Pengangguran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6365 Jiwa
350 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 261029 Jiwa
351 Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1337 Pencari Kerja
352 Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 Tenaga Kerja
353 Jumlah perjanjian kerja yang disahkann oleh dinas bidang ketenagakerjaan kab/kota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 Perjanjian Kerja
354 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 Kawasan
355 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan %
356 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan %
357 Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan %
358 Jumlah Tempat Ibadah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan %
359 Jumlah Rumah Layak Huni Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan %
360 Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 1230 Rumah
361 Jumlah rumah yang terkena bencana alam Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 53 Rumah
362 Jumlah rumah di kab/kota Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 97557 Rumah
363 Jumlah Rumah tangga Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 115650 Rumah
364 Jumlah rumah pembangunan baru Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 1 Rumah
365 Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 1 Jumlah
366 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak Huni Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 100 100 %
367 Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 0 13.7 35.16 55.27 %
368 Persentase Pencegahan kawasan perumahan dan pemukiman kumuh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 0 0 0 0 %
369 Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 75.07 75.15 76.09 76.25 %
370 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 0 0 100 100 %
371 Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan %
372 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 14.3 15.21 15.06 12.14 %
373 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 4.26 0.5 1.18 21.59 %
374 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 0 0 100 100 %
375 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 99.41 100 95.92 25 %
376 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 100 0 0 0 %
377 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 100 0 89.31 69.3 %
378 Tersedianya tanah untuk masyarakat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 100 0 0 0 %
379 Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan 100 100 100 100 %
380 Jumlah Pelabuhan Laut Dinas Perhubungan 10 Pelabuhan
381 Jumlah Bandar Udara Dinas Perhubungan 1 Bandar Udara
382 Jumlah Terminal Bis Dinas Perhubungan 5 Terminal Bis
383 Jumlah Angkatan Darat Dinas Perhubungan 9034 Angkatan Darat
384 Jumlah rambu- rambu yang seharusnya tersedia Dinas Perhubungan 0 Unit
385 Rasio Konektivitas Dinas Perhubungan 99.54 99.54 %
386 Konektivitas darat Dinas Perhubungan 60.89 62.13 63.41 64.7 %
387 Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Dinas Perhubungan %
388 Konektivitas laut Dinas Perhubungan 4 4 4 4 Unit
389 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 38.57 39.21 39.64 40.33 %
390 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 22.65 27.15 29.82 36.56 %
391 Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16.11 %
392 Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 81.35 88.62 90.99 100 %
393 Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 82.42 %
394 Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 91.67 86 71.52 68.13 %
395 Persentase penataan bangunan dan lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 41.75 35 40 87.48 %
396 Tingkat kemantapan jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 73.25 63.69 63.69 34.29 %
397 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 117.9 80 80 80 %
398 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 63.67 63.67 64.31 %
399 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 68.99 65.75 65.75 100 %
400 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 88.2 88.86 29.79 %
401 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 86.4 92.67 %
402 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 19.46 100 %
403 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100 100 100 %
404 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Dinas Lingkungan Hidup 76.67 77.75 81.16 Angka
405 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 0.108 0.108 0.037 Kg/Orang
406 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 20.88 20.88 20.88 %
407 Penurunan Intensitas Emisi GRK Dinas Lingkungan Hidup Ton CO2 Eq
408 Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Dinas Lingkungan Hidup 5 10 %
409 Indeks Kualitas Air Dinas Lingkungan Hidup 68.33 66.57 65.65 Angka
410 Indeks Kualitas Udara Dinas Lingkungan Hidup 87.56 86.14 95.6 Angka
411 Persentase RTH Dinas Lingkungan Hidup 0.034 0.034 0.034 %
412 Persentase limbah B3 yang terkelola Dinas Lingkungan Hidup 100 100 100 %
413 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Dinas Lingkungan Hidup %
414 Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya Dinas Lingkungan Hidup %
415 Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya Dinas Lingkungan Hidup %
416 Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup 3.3 6.6 %
417 Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup 100 100 100 %
418 Indeks kinerja pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Angka
419 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota Dinas Lingkungan Hidup 72.99 84.31 94.71 %
420 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Dinas Lingkungan Hidup 100 6.1 77.27 %
421 Produktivitas pertanian per hektar per tahun Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 4.71 %
422 Sarana pertanian yang diberikan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3471 Sarana
423 Prasarana pertanian yang digunakan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 122064.74 Prasarana
424 Persentase prasarana yang digunakan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan %
425 Luas Total Lahan Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 57948.36 Hektare
426 Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2902 Orang
427 Jumlah produksi komoditas pertanian sektor perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 71820.91 Ton
428 Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Orang
429 Jumlah produktivitas komoditas pertanian sektor hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 70.96 Kg
430 Jumlah Produksi padi biofortifikasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Ton
431 Luas panen komoditas pertanian sektor hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1615.49 Hektar
432 Luas areal komoditas pertanian sektor perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 117211.07 Hektar
433 Luas panen komoditas pertanian sektor tanaman pangan (kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau & kacang tanah) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2760.75 Hektar
434 Jumlah produksi komoditas pertanian sektor hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 11464.09 Ton
435 Jumlah produktivitas komoditas pertanian sektor perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.99 Ton
436 Jumlah petani pekebun perkebunan rakyat komoditas pertanian sektor perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 54287 Orang
437 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 17.04 19.84 21.72 %
438 Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 6945607.2 7550421 8849041.7 Rupiah
439 Kontribusi sektor pertanian (palawija)/tanaman pangan terhadap PDRB Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 27.79 28.01 28.24 %
440 Jumlah kontribusi sektor pertanian (palawija)/tanaman pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 892426.31 902426.31 912426.31 Rupiah
441 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 65.01 65.12 65.23 %
442 Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2087948.74 2097948.74 2107948.74 Rupiah
443 Kontribusi produksi kelompok Petani terhadap PDRB Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 100 100 100 %
444 Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 238545.56 296179.53 228938.34 Ton
445 Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 238545.56 296179.53 228938.34 Ton
446 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3.62 4.66 3.95 Ton/Ha
447 Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 238545.56 296179.53 228938.34 Ton
448 Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 65970.56 63606.99 57948.36 Hektar
449 Cakupan bina kelompok petani Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 13.75 14.2 14.65 %
450 Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 395 410 425 Kelompok
451 Jumlah kelompok petani Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2872 2887 2902 Kelompok
452 Produktivitas tanaman pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3.95 4.96 5.05 Ton/Ha
453 Produksi Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 238545.56 296179.53 260750 Ton
454 Luas Panen Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 58859.99 66788.2 55360.84 Hektar
455 Produktivitas padi per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3.95 4.96 5.05 Ton/Ha
456 Produksi Tanaman Padi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 143013.22 235581.69 183021.52 Ton
457 Luas panen tanaman padi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 36173.12 47534.09 36262.52 Hektar
458 Luas tanam padi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 46814.54 45726.06 44698.11 Hektar
459 Produktivitas Jagung per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 4.65 3.89 3.74 Kw/Ha
460 Produksi Tanaman Jagung Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 87114.31 54659.2 42350.17 Ton
461 Luas Areal Tanaman Jagung Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 18734.26 14068.41 11337.53 Hektar
462 Luas tanam jagung Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 15699.07 12484.93 11368.5 Hektar
463 Produktivitas Ubi Kayu per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 23.48 18.37 14.17 Kw/Ha
464 Produksi Tanaman Ubi Kayu Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2917.39 1382.5 765 Ton
465 Luas Areal Tanaman Ubi Kayu Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 124.25 75.25 54 Hektar
466 Luas tanam ubi kayu Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 130.75 111.75 28 Hektar
467 Produktivitas Ubi Jalar per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 17.9 14.78 11.27 Kw/Ha
468 Produksi Tanaman Ubi Jalar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1664.7 1270 408.5 Ton
469 Luas Areal Tanaman Ubi Jalar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 93 85.95 36.25 Hektar
470 Luas tanam ubi jalar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 108.75 76.25 26.5 Hektar
471 Produktivitas Kacang Tanah per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1.17 1.55 0.58 Kw/Ha
472 Produksi Tanaman Kacang Tanah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 235.32 315.8 36.25 Ton
473 Luas Areal Tanaman Kacang Tanah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 201.75 203.7 63 Hektar
474 Luas tanam kacang tanah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 201.75 134.25 18 Hektar
475 Produktivitas Kedelei per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1.02 0.59 0.86 Kw/Ha
476 Produksi Tanaman Kedelei Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3557.59 2766.44 2200.8 Ton
477 Luas Areal Tanaman Kedelei Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3487.83 4721.7 2553.25 Hektar
478 Luas tanam kedelai Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2943.75 4976.5 1802.25 Hektar
479 Produktivitas Kacang Hijau per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.94 2.06 2.88 Kw/Ha
480 Produksi Tanaman Kacang Hijau Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 43.03 203.9 156.1 Ton
481 Luas Areal Tanaman Kacang Hijau Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 45.78 99.1 54.25 Hektar
482 Luas tanam kacang hijau Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 71.95 97.25 14.17 Hektar
483 Produktivitas Tanaman Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 8.03 54.49 70.96 Ton/Ha
484 Produksi Tanaman Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 12341.39 89847.48 11464.09 Ton
485 Luas Panen Tanaman Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1536.21 1649.02 1615.49 Hektar
486 Produktivitas tanaman bawang merahper hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3.26 5 4.43 Ton/Ha
487 Produksi tanaman bawang merah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 837.5 814 233.98 Ton
488 Luas panen tanaman bawang merah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 25.66 16.27 52.76 Hektar
489 Luas tanam bawang merah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 20.08 42.72 33.85 Hektar
490 Produktivitas tanaman cabai rawit per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.39 0.52 0.55 Ton/Ha
491 Produksi tanaman cabai rawit Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 4805.23 5846.82 6334.8 Ton
492 Luas panen tanaman cabai rawit Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1231.55 1121.75 1152.94 Hektar
493 Luas tanam cabai rawit Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 286.38 363.44 300.67 Hektar
494 Produktivitas tanaman sayur- sayuran per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.45 0.59 0.54 Ton/Ha
495 Produksi tanaman sayur- sayuran Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 5642.73 6660.82 6568.78 Ton
496 Luas panen tanaman sayur- sayuran Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1257.21 1138.02 1205.7 Hektar
497 Luas tanam sayur-sayuran Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 306.46 406.16 334.52 Hektar
498 Produktivitas tanaman buah- buahan per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.22 1.69 2.24 Ton/Ha
499 Produksi tanaman buah- buahan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 6698.66 83186.66 4895.31 Ton
500 Luas panen tanaman buah- buahan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3091.1 4911.63 2185.46 Hektar
501 Luas tanam buah-buahan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 4733 3943 3913.32 Hektar
502 Produktivitas jeruk rata-rata per pohon Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 6.25 7.26 2.88 Ton/Ha
503 Produksi tanaman jeruk Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 62.46 217.8 67.95 Ton
504 Luas Panen Tanaman jeruk Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1 3 23.63 Hektar
505 Luas Tanam tanaman jeruk Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 888 435 410.45 Hektar
506 Produktivitas durian rata-rata per pohon Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1.65 19.62 9.99 Ton/Ha
507 Produksi tanaman durian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 3775.1 78460.23 2962.06 Ton
508 Luas Panen Tanaman durian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 229 400 296.53 Hektar
509 Luas tanam tanaman durian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2762 2992 2701.8 Hektar
510 Produktivitas alpukat rata-rata per pohon Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 5.84 4.17 2.08 Ton/Ha
511 Produksi tanaman alpukat Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2861.1 4508.63 1865.3 Ton
512 Luas Panen Tanaman alpukat Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 49 108 89.63 Hektar
513 Luas tanam tanaman alpukat Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1083 516 801.07 Hektar
514 Produktivitas Tanaman Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.98 0.98 0.99 Ton/Ha
515 Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 68366.63 70925.14 71820.91 Ton
516 Luas Panen Tanaman Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 69822.31 72009.91 72462.75 Hektar
517 Produktivitas tanaman kelapa dalam per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1.25 1.25 1.29 Ton/Ha
518 Produksi tanaman kelapa dalam Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 50760.01 51940.03 53421.66 Ton
519 Luas panen tanaman kelapa dalam Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 40462.31 41442.31 41532.31 Hektar
520 Luas areal tanaman kelapa dalam Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 57675.15 59545.64 58113.05 Hektar
521 Produktivitas tanaman kakao per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.63 0.66 0.63 Ton/Ha
522 Produksi tanaman kakao Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 15877.59 17083.14 16300.15 Ton
523 Luas panen tanaman kakao Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 25350 25957 25956.54 Hektar
524 Luas areal tanaman kakao Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 45970 46006 46055.59 Hektar
525 Produktivitas tanaman cengkeh per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.45 0.45 0.46 Ton/Ha
526 Produksi tanaman cengkeh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1252.3 1330.5 1451.92 Ton
527 Luas panen tanaman cengkeh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 2792 2959 3170.3 Hektar
528 Luas areal tanaman cengkeh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 7160 7979 7223.16 Hektar
529 Produktivitas tanaman pala per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.23 0.22 0.24 Ton/Ha
530 Produksi tanaman pala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 111.26 189.76 239.34 Ton
531 Luas panen tanaman pala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 492 863 992 Hektar
532 Luas areal tanaman pala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 4307 3527 4389.87 Hektar
533 Produktivitas tanaman lada per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.22 0.21 0.21 Ton/Ha
534 Produksi tanaman lada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 4.02 9.23 11.84 Ton
535 Luas panen tanaman lada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 18 43.1 56.1 Hektar
536 Luas areal tanaman lada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 150.1 107.3 152.4 Hektar
537 Produktivitas tanaman kopi per hektar Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 0.51 0.5 0.52 Ton/Ha
538 Produksi tanaman kopi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 361.44 372.48 396 Ton
539 Luas panen taman kopi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 708 745.5 755.5 Hektar
540 Luas areal tanaman kopi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 1266.5 1383 1277 Hektar
541 Peningkatan produksi tanaman pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 17.19 16.63 19.46 13.59 %
542 Peningkatan produksi hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 10.77 5.52 86.26 683.73 %
543 Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 100 100 100 100 %
544 Persentase penanganan bencana pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 95.9 93.75 95.34 84.69 %
545 Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 97.62 %
546 Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 100 100 100 100 %
547 Persentase sdm penyuluh pertanian yang ditingkatkan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan 78.13 12.5 6.25 10 %
548 Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan %
549 Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi Dinas Perikanan 90890 BENIH BUDIDAYA
550 Produksi Perikanan Tangkap Dinas Perikanan 19952 21149 25015 27864 TON
551 Produksi perikanan budidaya Dinas Perikanan 3685.24 5689.76 6242.22 6578.44 TON
552 Produksi Perikanan yang diolah Dinas Perikanan 17444 TON
553 Angka Konsumsi Ikan Dinas Perikanan 58.69 62.36 71.68 81.61 Kg/Perkapita/Tahun
554 Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Dinas Perikanan 3.58 1.58 3.35 3.41 %
555 Jumlah Sapi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 45843 Ekor
556 Jumlah Kambing Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 9977 Ekor
557 Jumlah Babi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 23832 Ekor
558 Jumlah Ayam Buras Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 161133 Ekor
559 Jumlah Ayam Pedaging Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 131774 Ekor
560 Jumlah Ayam Petelur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 137694 Ekor
561 Jumlah Itik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 20608 Ekor
562 Jumlah Itik Manila Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1035 Ekor
563 Jumlah Produksi daging Sapi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 558611 Kg
564 Jumlah Produksi daging kerbau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kg
565 Jumlah Produksi daging kambing Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kg
566 Jumlah Produksi daging domba Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kg
567 Jumlah Produksi daging ayam Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 839569 Kg
568 Jumlah Produksi daging itik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kg
569 Jumlah Produksi daging babi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kg
570 Peningkatan produksi komoditas peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1.55 2.87 2.15 5.63 %
571 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 100 100 100 100 %
572 Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 5.56 %
573 Jumlah pengunjung perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3214 Orang
574 Jumlah koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 44227 Unit
575 Jumlah perpustakaan kabupaten banggai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 388 Unit
576 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 49.15 43.37 Angka
577 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 42.62 56.41 Angka
578 Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 25 %
579 Persentase pustakawan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 27 27 12 %
580 Tingkat ketersediaan arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 3.5 3.7 7.8 %
581 Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7 7 8.5 9.3 %
582 Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan %
583 Persentase SDM bidang kearsipan yang didngkatkan kompetensinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10 12 15 17 %
584 Jumlah pelanggaran trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Satuan Polisi Pamong Praja 80 Pelanggaran
585 Jumlah pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Satuan Polisi Pamong Praja 82 Pengaduan
586 Jumlah Satlinmas yang terlatih Satuan Polisi Pamong Praja 1302 Satlinmas
587 Jumlah Satlinmas yang dikukuhkan Satuan Polisi Pamong Praja 1679 Satlinmas
588 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan Satuan Polisi Pamong Praja 77 Perda Dan Perkada
589 Jumlah polisi pamong praja kabupaten banggai Satuan Polisi Pamong Praja 254 Jumlah
590 Persentase Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja %
591 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja 0 Angka
592 Persentase penyelenggaraan tibumtranmas Satuan Polisi Pamong Praja 100 100 100 100 %
593 Persentase Cakupan Perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja 29.67 29.67 29.67 29.67 %
594 Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Satuan Polisi Pamong Praja 100 100 100 100 %
595 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Satuan Polisi Pamong Praja 100 100 100 100 %
596 Persentase Tindak Lanjut Temuan OPD Inspektorat Daerah 80 %
597 Persentase Tindak Lanjut Temuan sekolah Inspektorat Daerah 16.68 %
598 Persentase Tindak Lanjut Temuan Desa Inspektorat Daerah 73 %
599 Persentase Tindak Lanjut Temuan Riksus Administrasi Inspektorat Daerah 23.53 %
600 Persentase Tindak Lanjut Temuan Riksusu Keuangan Inspektorat Daerah 17.6 %
601 Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK Inspektorat Daerah 78.56 %
602 Persentase Pelanggaran Pegawai Inspektorat Daerah 0 %
603 Jumlah Temuan BPK Inspektorat Daerah 1039 Rekomendasi
604 Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-I Inspektorat Daerah 78.25 75.23 80.11 78.58 %
605 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Incern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Daerah 3 3 3 3 Level
606 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah 3 3 3 3 Level
607 Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100 100 100 100 %
608 Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah %
609 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100 100 100 100 %
610 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100 100 100 100 %
611 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100 100 100 100 %
612 Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan TKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 31.76 27.54 %
613 Persentase alokasi belanja Infrastruktur pelayanan publik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 33.86 35.04 %
614 Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 95.08 86.76 92.39 92.52 %
615 Persentase Penurunan SILPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah -738.25 -71.35 0.12 21.55 %
616 Persentase laporan keuangan tepat waktu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 100 100 100 100 %
617 Persentase penambahan nilai aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6 13 11 8 %
618 Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 100 100 100 100 %
619 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 140697 Warga Negara
620 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1981 Warga Negara
621 Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 76.07 %
622 Persentase penanganan tanggap darurat bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 87.93 %
623 Persentase penanganan pasca bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 22.18 %
624 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 100 36.09 133.29 %
625 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 52.92 0.95 0.05 %
626 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 100 100 100 %
627 Jumlah penelitan yang dilaksanakan Badan Riset dan Inovasi Daerah 7 Penelitian
628 Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 110 Inovasi
629 Indeks Daya saing Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 2.62 2.8 2.9 3.52 Angka
630 Persentase Kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan Badan Riset dan Inovasi Daerah 60 60 100 100 %
631 Persentase kajian berbasis Bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
632 Persentase kajian berbasis Bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
633 Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait Penelitian, pengembangan, Pengkajian dan penerapan di daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
634 Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
635 Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
636 Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
637 Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 100 %
638 Indeks Kerukunan Umat Beragama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100 100 100 100 Angka
639 Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik %
640 Persentase pendidikan politik pada kader partai politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik %
641 Persentase organisasi kemasyarakatan an aktif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 48.19 48.19 48.19 48.19 %
642 Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, Fasilitasi kerukunan umat Beragam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik %
643 Persentase konflik sosial yang diselesaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100 100 100 100 %
644 Anggota Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 44 46 46 Orang
645 Calon Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 271 273 272 Orang
646 Pamong/Pengasuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 3 3 Orang
647 Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 25 29 28 Orang
648 Pelatih Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14 13 15 Orang
649 Indeks Reformasi Hukum Sekretariat Daerah 66.96 88 Angka
650 Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Daerah 3.89 3.89 Angka
651 Indeks kematangan organisasi Sekretariat Daerah 0 0 26.25 26.26 Angka
652 Efektivitas kerja sama daerah Sekretariat Daerah 57 96 84 Dokumen
653 Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat Daerah -
654 Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan Sekretariat Daerah 78 78.6 79 80.3 %
655 Persentase produk hukum yang dihasilkan Sekretariat Daerah 83 85 87 90 %
656 Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah 93.82 88.59 92.67 91.39 %
657 Tingkat Kematangan UKPBJ Sekretariat Daerah Indeks
658 Efektivltas Kebijakan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 93.82 88.59 92.67 91.93 %
659 Persentase Capaian Aksi HAM Sekretariat Daerah 82.6 82.95 88.65 99.8 %
660 Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Predikat
661 Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Predikat
662 Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Sekretariat Dewan 100 100 100 100 %
663 Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Sekretariat Dewan 94.44 90 92.86 98.57 %
664 Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Sekretariat Dewan 91.67 91.67 93.33 94.17 %
665 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah 75674383900 MILYAR
666 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah 20104803748 MILYAR
667 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Badan Pendapatan Daerah 6234376221 MILYAR
668 Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Badan Pendapatan Daerah 130393990264 MILYAR
669 Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Pendapatan Daerah 9230995100 MILYAR
670 Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Badan Pendapatan Daerah 2100000000 MILYAR
671 Anggaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
672 Anggaran Retribusi Uji Laboratorium Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
673 Anggaran Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
674 Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Badan Pendapatan Daerah 2787500000 MILYAR
675 Anggaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Badan Pendapatan Daerah 4025260050 MILYAR
676 Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Badan Pendapatan Daerah MILYAR
677 Anggaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
678 Anggaran Retribusi Terminal Badan Pendapatan Daerah 487133000 MILYAR
679 Anggaran Retribusi Tempat Khusus Parkir Badan Pendapatan Daerah 787500000 MILYAR
680 Anggaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Badan Pendapatan Daerah 1900701600 MILYAR
681 Anggaran Retribusi Penyeberangan di Atas Air Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
682 Anggaran Retribusi Izin Trayek Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
683 Anggaran Retr. Tempat Peginapan/Pesanggrahan/Villa Badan Pendapatan Daerah 300000000 MILYAR
684 Anggaran Retr. Pemakaian Daerah Penyewaan & Tanah/Bangunan Badan Pendapatan Daerah 500000000 MILYAR
685 Anggaran Retribusi Rumah Potong Hewan Badan Pendapatan Daerah 420659400 MILYAR
686 Anggaran Retribusi Izin Usaha Perikanan Badan Pendapatan Daerah MILYAR
687 Anggaran Retribusi Tempat Pelelangan Badan Pendapatan Daerah 401691000 MILYAR
688 Anggaran Retribusi Pelayanan Pasar Badan Pendapatan Daerah 2414456500 MILYAR
689 Anggaran Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Ber Alkohol Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
690 Anggaran Retribusi Tera/Tera Ulang Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
691 Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
692 Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (DTW Pila Weanto Salodik) Badan Pendapatan Daerah 263430000 MILYAR
693 Realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Badan Pendapatan Daerah 815274852 MILYAR
694 Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
695 Realisasi Sewa Videotron dan Space Iklan Badan Pendapatan Daerah 19115500 MILYAR
696 Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
697 Realisasi Retribusi Izin UU Gangguan (HO) Badan Pendapatan Daerah 0 MILYAR
698 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Hotel Badan Pendapatan Daerah 97.47 %
699 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Restoran Badan Pendapatan Daerah 69.03 %
700 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Hiburan Badan Pendapatan Daerah 49.79 %
701 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Reklame Badan Pendapatan Daerah 64.92 %
702 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Penerangan Jalan Badan Pendapatan Daerah 93.38 %
703 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Parkir Badan Pendapatan Daerah 93.11 %
704 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Air Tanah Badan Pendapatan Daerah 12.17 %
705 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Sarang Burung Walet Badan Pendapatan Daerah 8.39 %
706 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Badan Pendapatan Daerah 78.8 %
707 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak BPHTB Badan Pendapatan Daerah 47.01 %
708 Perbandingan Anggaran dan Realisasi PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah 88.2 %
709 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah 9 9.8 9.63 7.1 %
710 Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Badan Pendapatan Daerah %
711 Konsumsi Listrik Per Kapita Badan Pusat Statistik KWh/Kapita